Top Guidelines Of agus joko pramono
"Saya sih melihat lima tahun ke depan KPK kurang lebih akan mirip-mirip dengan lima tahun ke belakang," katanya.Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Di sisi lain, Pramono mengaku tidak akan menawarkan janji-janji yang terlalu tinggi kepada masyarakat Jakarta. Ia ingin agar warga Jakarta dapat merasakan software kerja yang akan dia lakukan ketika berhasil menjadi gubernur nantinya.
Impacts of family entities on environmental disclosure: Inspecting the mediating job of earnings administration and board independence
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
Pansel menggelar tes wawancara secara tertutup. Wartawan dilarang untuk meliput ke dalam lokasi tes wawancara. Tes kali ini juga tidak disiarkan secara langsung. Awak media hanya bisa menunggu di spot luar gedung.
As IDI’s Board prepares for its meeting on twenty five March 2021, we questioned Dr. Pranomo a few questions on governance and what it means being a brand new member from the Board.
Ahmad Alamsyah Saragih dikenal sebagai pakar keterbukaan informasi publik dan pelindungan data pribadi. Ia menekuni isu tersebut sejak menjadi pegiat organisasi nonpemerintah, baik nasional maupun internasional.
Zaenur khawatir jika personel Capim dan Cadewas KPK yang didominasi unsur penegak hukum akan menimbulkan kesan lembaga antirasuah mudah disetir dan dikendalikan.
Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.
Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.
The next articles are merged in Scholar. Their mixed citations are counted only for the initial report.
"Konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik," kata Praswad.
The BPK Vice Chairman gave inputs on the necessity of prioritizing possibilities in handling the current financial predicament confronted from the UN as affected from the pandemic and the need to boost coordination amongst more info oversight agencies beneath the UN to boost accountability and governance.
With the election with the BPK Vice Chairman given that the Vice-Chair of your UN IAAC, Indonesia can outstand and lead towards the improvement along with the facilitation of supervisory cooperation in establishments underneath the UN. In addition, Indonesia can also have a role in making certain management compliance with the outcome of supervision and suggestions from other oversight bodies.
“That's why, by auditing the finances, overall performance, and any other reasons to research particular areas, we have been accessing which Management program and risk assessment from the continued system were being staying stalled,” BPK’s deputy chairman, Agus Joko Pramono, said in the course of an anti-corruption workshop on “Corruption Detection and Avoidance” televised listed here on Tuesday.